WAKEITEI, TIGIPEKU.com – Pemerintah Kabupaten Deiyai melalui Badan Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) melaksanakan kegiatan pengukuran dan pendataan aset daerah sebagai bagian dari upaya mendukung optimalisasi pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta memperkuat tata kelola aset daerah yang tertib, transparan, dan akuntabel.

Kegiatan tersebut merupakan lanjutan dari hari kedua Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun 2026 yang dilaksanakan di Kabupaten Deiyai.

Pengukuran aset dilakukan oleh tim BPPRD Kabupaten Deiyai bersama narasumber dari BPPRD Kabupaten Nabire yang memberikan pendampingan teknis dalam proses inventarisasi dan pendataan aset pemerintah daerah.

Kegiatan diawali dari rumah jabatan Bupati Kabupaten Deiyai, kemudian dilanjutkan ke rumah jabatan Wakil Bupati Deiyai, serta sejumlah kompleks perumahan dan bangunan milik pemerintah daerah yang digunakan sebagai rumah dinas dan fasilitas pemerintahan.

Proses pengukuran aset turut didampingi oleh Kapolsek Tigi bersama para pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait guna memastikan seluruh rangkaian kegiatan berjalan dengan aman, tertib, dan lancar.

Selain melakukan pengukuran fisik bangunan, tim juga melaksanakan verifikasi dan pencocokan data administrasi aset untuk memperoleh informasi yang akurat mengenai luas bangunan, luas tanah, kondisi fisik bangunan, serta status pemanfaatan aset daerah.

Kepala BPPRD Kabupaten Deiyai, Dr. Rony Pigome, menjelaskan bahwa kegiatan tersebut merupakan bagian dari tindak lanjut Peraturan Daerah Kabupaten Deiyai Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Menurutnya, data aset yang akurat sangat penting dalam mendukung penyusunan basis data objek pajak, pengelolaan aset pemerintah daerah, peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

“Melalui pendataan dan pengukuran yang akurat, pemerintah daerah dapat memperkuat sistem administrasi perpajakan dan retribusi daerah sehingga pelaksanaannya dapat berjalan lebih efektif, transparan, dan akuntabel,” ujar Dr. Rony Pigome.

Asisiten II, Setda Deiyai, Mesak Pakage, Kepala BPPRD, Dr. Ronny Pigome serta Para Nara Sumber bersama Peserta (Foto: PILEMON KEIYA – TIGIPEKU.com)

Dalam kesempatan tersebut, Dr. Rony Pigome juga mengimbau masyarakat agar segera mengurus legalitas tanah yang dimiliki melalui penerbitan sertifikat tanah secara resmi.

Menurutnya, meskipun tanah tersebut merupakan milik masyarakat secara adat maupun turun-temurun, kepastian hukum tetap diperlukan melalui sertifikat yang diterbitkan pemerintah sesuai ketentuan yang berlaku.

Ia menjelaskan bahwa sertifikat tanah memiliki peran penting sebagai bukti kepemilikan yang sah, memberikan perlindungan hukum, serta memudahkan proses administrasi pertanahan di masa mendatang.

“Tanah adalah milik kita, tetapi untuk memperoleh kepastian hukum, masyarakat perlu mengurus sertifikat tanah secara resmi agar memiliki kekuatan hukum yang jelas,” tegasnya.

Sementara itu, narasumber dari BPPRD Kabupaten Nabire memberikan pendampingan teknis terkait tata cara pengukuran, pencatatan, dan pendataan aset daerah sesuai ketentuan yang berlaku.

Usai kegiatan pengukuran aset, seluruh peserta kembali berkumpul di Aula BKD Kabupaten Deiyai untuk mengikuti penutupan kegiatan.

Penutupan secara resmi dilakukan oleh Asisten II Setda Kabupaten Deiyai, Mesak Pakage, S.E., yang mewakili Bupati Kabupaten Deiyai.

Dalam arahannya, Mesak Pakage menyampaikan apresiasi kepada seluruh peserta, panitia, narasumber dari BPPRD Kabupaten Nabire, unsur TNI-Polri, serta OPD terkait yang telah mendukung kelancaran kegiatan selama dua hari pelaksanaan.

Ia berharap hasil penyuluhan, pendataan, dan pengukuran aset daerah dapat menjadi dasar yang kuat dalam meningkatkan pengelolaan pajak daerah, retribusi daerah, serta tata kelola aset pemerintah daerah di Kabupaten Deiyai.

Pemerintah Kabupaten Deiyai berharap melalui kegiatan ini seluruh aset daerah dapat terinventarisasi dengan baik sehingga mampu mendukung pembangunan, pelayanan publik, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

 

Admin