tigipeku.com – Keputusan mengejutkan datang dari Mahkamah Konstitusi (MK) terkait masa depan fasilitas pensiun para pejabat tinggi di Indonesia. Lewat putusan Nomor 191/PUU-XXIII/2025 yang dibacakan pada Senin (16/3/2026), MK membuka peluang dihapusnya hak pensiun bagi pimpinan dan anggota lembaga tinggi negara jika payung hukumnya tidak segera diperbaiki.

Nasib hak finansial ini tidak hanya menyasar anggota DPR, tetapi juga menyeret deretan pejabat di lembaga tinggi lainnya seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Mahkamah Agung (MA). Sesuai dengan UU Nomor 12 Tahun 1980, pihak-pihak yang terdampak meliputi Ketua, Wakil Ketua, hingga jajaran pimpinan di lembaga-lembaga tersebut. Namun, perlu dicatat bahwa jabatan Presiden tidak termasuk dalam pusaran aturan ini.

Peringatan 2 Tahun dari Mahkamah

Dalam amar putusannya, MK menyatakan bahwa UU Nomor 12 Tahun 1980 berstatus inkonstitusional bersyarat. Artinya, undang-undang lama tersebut dianggap tidak lagi memiliki kekuatan hukum mengikat jika pemerintah dan DPR tidak segera merampungkan undang-undang pengganti dalam kurun waktu maksimal dua tahun.

“Memerintahkan pembentuk undang-undang untuk melakukan penggantian paling lambat dua tahun sejak putusan ini diucapkan,” tegas Ketua MK Suhartoyo dalam persidangan.

Jika tenggat waktu tersebut terlampaui tanpa ada aturan baru, maka seluruh dasar hukum mengenai uang pensiun bagi eks pejabat tinggi negara otomatis batal demi hukum dan dianggap bertentangan dengan UUD 1945 secara permanen.

Lima Syarat Penyusunan Aturan Baru

Hakim Konstitusi Saldi Isra memaparkan lima poin krusial yang harus menjadi landasan dalam menyusun skema pensiun baru agar lebih adil dan relevan dengan kondisi zaman:

  1. Klasifikasi Jabatan: Aturan harus membedakan hak antara pejabat hasil Pemilu (elected officials), hasil seleksi kompetensi (selected officials), maupun yang ditunjuk langsung seperti menteri (appointed officials).

  2. Independensi: Skema keuangan harus menjamin pejabat negara tetap objektif dan terlindung dari tekanan yang bisa merusak integritas selama menjabat.

  3. Keadilan Sosial: Besaran pensiun wajib mempertimbangkan prinsip proporsionalitas dan melihat kondisi ekonomi masyarakat luas agar tidak menimbulkan kesenjangan yang menyakitkan.

  4. Opsi Uang Kehormatan: MK menyarankan adanya evaluasi apakah pensiun seumur hidup masih layak dipertahankan atau diganti dengan sistem “uang kehormatan” yang hanya diberikan sekali di akhir masa jabatan.

  5. Partisipasi Publik: Proses pembuatan UU baru ini tidak boleh dilakukan secara tertutup, melainkan harus melibatkan pakar keuangan negara dan masyarakat umum secara bermakna.

Langkah MK ini seolah menjadi teguran keras bagi para pembuat kebijakan untuk mengevaluasi kembali “privilese” yang selama ini dinikmati, di tengah sorotan publik terhadap efisiensi anggaran negara.