tigipeku.com – Eskalasi konflik bersenjata di Timur Tengah yang melibatkan Amerika Serikat, Israel, dan Iran memicu kekhawatiran serius terhadap stabilitas ekonomi domestik. Merespons situasi tersebut, Pemerintah Indonesia kini tengah menggodok skema penghematan anggaran besar-besaran, salah satunya melalui wacana penerapan bekerja dari rumah atau Work From Home (WFH) bagi para Aparatur Sipil Negara (ASN).

Langkah ini diproyeksikan sebagai strategi taktis untuk menekan konsumsi Bahan Bakar Minyak (BBM) nasional yang berpotensi melonjak harganya akibat ketegangan global. Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar, mengungkapkan bahwa pembatasan aktivitas di kantor bagi abdi negara dapat mengurangi pemborosan energi yang terjadi akibat kemacetan lalu lintas, khususnya di kota-kota besar seperti Jakarta.

“Kita pelajari agar kemacetan berkurang. Di Jakarta, macet itu artinya banyak BBM terbuang percuma. Padahal stok energi bisa menipis dan harganya melonjak jika perang tidak segera usai,” ujar sosok yang akrab disapa Cak Imin tersebut saat ditemui di Jakarta Pusat, Minggu (15/3/2026).

Gerakan Hemat Energi di Lingkungan Kantor

Meski statusnya masih berupa usulan pribadi yang tengah dikaji oleh Kementerian PAN-RB, Cak Imin menekankan pentingnya efisiensi internal. Ia tidak hanya menyoroti soal mobilitas kendaraan, tetapi juga penggunaan listrik di perkantoran pemerintah maupun organisasi.

Ia mengimbau agar penggunaan pendingin ruangan (AC) dan lampu mulai dibatasi. Menurutnya, ketergantungan pada energi impor harus dikurangi agar beban subsidi dalam APBN tidak semakin membengkak. “Jangan terlalu boros pakai AC di kantor, itu semua bahan bakarnya dari impor. Kita harus efisien supaya defisit negara tidak melebar,” tegasnya.

Belajar dari Langkah Pakistan dan Pengalaman Pandemi

Senada dengan hal tersebut, Presiden Prabowo Subianto dalam sidang kabinet paripurna beberapa waktu lalu juga telah memberikan instruksi tegas. Presiden meminta para Menko untuk mengkaji langkah “critical measures” yang dilakukan oleh Pakistan dalam menghadapi krisis energi serupa.

Presiden optimistis Indonesia mampu melewati fase kritis ini, berkaca pada keberhasilan pemerintah saat menangani krisis akibat pandemi Covid-19. Opsi pengurangan hari kerja atau pengetatan jumlah pegawai yang hadir di kantor secara fisik menjadi salah satu poin yang dipertimbangkan matang guna menjaga kesehatan fiskal negara.

Catatan DPR: Pelayanan Publik Adalah Harga Mati

Rencana efisiensi ini mendapat lampu hijau dari parlemen, namun dengan catatan tebal. Ketua Komisi II DPR RI, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda, menyatakan dukungannya terhadap penghematan anggaran asalkan tidak mengorbankan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

“Prinsipnya kami setuju dengan efisiensi di tengah ketidakpastian global. Namun, transisi ke sistem WFH atau Work From Anywhere (WFA) harus memiliki indikator kinerja yang jelas. Jangan sampai kehadiran negara di tengah masyarakat menjadi berkurang atau terhambat,” jelas Rifqi.

Lebih lanjut, DPR mengingatkan pemerintah agar kebijakan penghematan ini tidak memotong subsidi yang memang menjadi hak rakyat kecil. Subsidi BBM untuk masyarakat menengah ke bawah harus tetap diprioritaskan di tengah kontraksi ekonomi yang sedang terjadi.