WAKEITEI, TIGIPEKU.com, — Fraksi Golkar Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Kabupaten Deiyai menyampaikan sejumlah persoalan mendasar yang ada di tengah masyarakat

Masalah-masalah tersebut disampaikan dalam pandangan awal Fraksi dalam sidang Rapat Paripurna DPRK Kabupaten Deiyai dalam rangka Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD tahun 2026 yang di gelar di Gedung DPRK Deiyai, Kamis (13/08) siang

Ketua Fraksi Golkar, Simon Edowai memulai dengan memberika apresiasi kepada pemerintah yang selama ini sudah membangun dengan hati demi kemajuan kabupaten Deiyai

Simon Edowai mengatakan sejumlah persoalan yang telah disampaikan oleh masyarakat Deiyai kepada pemerintah. Pertama, tentang antrian panjang di Bank Papua yang selama ini cukup menganggu. Hal tersebut, Fraksi Golkar mengusulkan kepada pemerintah agar segera mencari solusi terbaik terutama khusus ASN. Agar, semua masyarakat termasuk ASN terlayani dengan baik dan tepat waktu

“Saya sudah ketemu Direktur Bank Papua di Jayapura beberapa waktu lalu. Kami sudah usulkan ATM khusus ASN Deiyai. Yang kedua, kita akan buka kantor cabang bank Papua di area perkantoran. Kami sudah sediakan kantornya. Tinggal rehap saja. Setelah itu, bank Papua akan tempati dan layani ASN di sini,” jawab Bupati Melkianus Mote

Kata Simon Edowai, dirinya juga telah mendapatkan laporan dari sejumlah ASN sedang terjadi pemotongan gaji. Hal tersebut, Simon Edowai meminta jangan lagi terjadi.

“Kalau ULP/TPP yang dipotong itu tidak mengapa karena saya dengar itu berdasarkan absensi. Tapi, kalau masalah gaji, jangan terjadi lagi. Ini dijamin undang-undang dan sangat melekat kepada ASN,” kata Edowai

Bupati Melkianus Mote meminta agar jika terjadi pemotongan pada gaji ASN, segera bawa bukti pemotongan dan harus laporkan ke pihak berwajib dan proses hukum bagi oknum yang sedang potong gaji ASN

Lanjut Simon Edowai, dalam penyaluran dana desa harus ada format yang benar. Ia juga meminta kepada para kepala kampung dan pendamping kampung agar jelaskan secara transparan RAB yang ada. Agar, masyarakat bisa pahami. Pasalnya, sejumlah kantor kampung menjadi korban akibat tidak adanya keterbukaan

“Akibat efisiensi dari pemerintah pusat, dana dari semua lini terjadi pemotongan termasuk dana desa. Tentang hal ini, mari kita semua termasuk para dewan, memberikan informasi yang benar kepada seluruh masyarakat kita tentang efisiensi anggaran ini,” jelas Bupati Melkianus Mote menjawab penyampaian Fraksi Golkar tersebut

Bupati Melkianus Mote juga berjanji akan kawal sendiri dalam penyaluran dana desa ini. Karena, dirinya juga mendapat laporan kalau terjadi pemotongan dana desa. Hal tersebut, akan ditelusuri. Agar, dana desa bisa tiba dan dirasakan oleh masyarakat Deiyai

Hal berikut yang disoroti Fraksi Golkar adalah tentang keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) masyarakat Deiyai lebih khusus area Waghete yang sering tidak kondusif. Dalam rangka menjaga Deiyai yang aman, Fraksi Golkar mengusulkan agar pemerintah bisa berikan dukungan dana kepada ormas-ormas seperti KNPI, KONI, serta Ormas lainnya termasuk pihak keamanan. Agar, semua pihak bersatu menjaga Kamtibmas Deiyai secara bersama

“Jadi, anggaran yang baru saja kita bahas ini, termasuk bantuan dana desa, bantuan sosial dan seluruh anggaran lainnya. Sekarang sudah tahun kedua, kita ini sedang efisiensi. Pemahaman ini kita harus bangun bersama. Sehingga, dana pembinaan untuk Ormas termasuk pihak keamanan ini kita sementara hanya KONI dan KNPI, itupun tidak besar. Hanya sedikit saja. Kita mau buat banyak hal, termasuk bantuan ke Ormas. Tapi, efisiensi ini buat kami tidak bisa banyak,” jelas Bupati Mote

Fraksi Golkar juga memberi apresiasi kepada Dinas Kesehatan yang sudah melakukan akreditasi RSUD Waghete maupun 10 PKM yang ada di wilayah Deiyai.

Bupati Melkianus Mote menjelaskan setelah hasilnya disampaikan oleh surveyor terhadap penilaian baik itu RSUD Waghete maupun 10 PKM, dalam sertifikat tersebut akan rekomendasi masing-masing PKM dan RSUD.

“Hasil akhir dari akreditasi ini, sebenarnya kami kejar rekomendasi itu. Berdasarkan rekomendasi-rekomendasi tersebut, kita akan bangun kesehatan Deiyai masing-masing PKM dan RSUD Waghete,” Jelas Bupati Mote

Fraksi Golkar juga meminta agar honor yang belum dibayarkan kepada tenaga kesehatan di RSUD Waghete dan tenaga pendidik di masing-masing sekolah agar pemerintah segera bayarkan. Karena, kewajiban mereka sudah lakukan. Maka, haknya juga harus dibarengi

“Ini benar. Tahun lalu, kami salah dalam proses penganggaran. Saya pastikan, untuk tahun depan honor akan dibayarkan per bulan, terutama tenaga kontrak tenaga kesehatan (Nakes) dan guru. Habis sidang ini, kami akan bergerak cepat untuk segera kita bayarkan haknya dari mereka,” janji Bupati Mote

Fraksi Golkar kembali apresiasi kepada pemerintah kabupaten Deiyai yang gencar bagikan bibit ternak babi kepada masyarakat. Karena, ternak babi merupakan budaya suku Mee. Hanya saja, fraksi Golkar sarankan agar format pembagian dan penyalurannya saja yang dicari. Agar, bantuan tersebut benar-benar sampai kepada penerima manfaat yakni warga demi terciptanya Tonawi di masing-masing Kampung

“Selama kami pimpin Deiyai, bantuan bibit, kandang dan pakan ternak babi akan jalan terus. Kami mau, harus ada tonawi dari ternak babi di Deiyai. Kami juga mau, hasil dari bibit ternak babi yang kami bagi ini harus bisa biayai anak-anak sekolah, bangun Gereja, dan selesaikan masalah. Bahkan, kami berharap Deiyai menjadi pusat ternak babi. Biar kabupaten tetangga datang belanja Babi di Deiyai,” jawab Bupati

Simon Edowai juga meminta kepada Pemerintah agar CPNS, THK2 serta PPPK juga segera dilaksanakan Pra Jabatan.

“Bapak-bapak Dewan sudah lakukan sidang hari ini, sudah membantu pemerintah. Salah satunya, Pra Jabatan. Kami sudah anggarkan. Kami juga sudah bentuk panitia. Dalam waktu dekat, kita akan lakukan pra jabatan,” jawab Bupati Mote

 

Admin