DEIYAI, TIGIPEKU.com, — Dalam rangka mengevaluasi capaian program kerja tahun berjalan, Memastikan sinkronisasi pembangunan antara Pemerintah Kabupaten dengan Pemerintah Kampung dan Mendengarkan penyampaian perkembangan pembangunan di masing-masing kampung.

Bupati Kabupaten Deiyai, Melkianus Mote lakukan rapat kordinasi bebrsama bersama sebanyak 67 Perangkat Pemerintahan Kampung di Aula DPRK Deiyai, Rabu (06/05) siang

Penyelenggara Rakor,  Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung (DPMK) Kabupaten Deiyai, Dr. Ferdinant Pakage menjelaskan rapat koordinasi tersebut dengan agenda utama mendengarkan arahan dan kebijakan langsung dari Bapak Bupati sebagai panduan kerja ke depan

Kata Pakage, tujuan kegiatan Rakor ini adalah dalam rangka mengevaluasi capaian program kerja tahun berjalan, Memastikan sinkronisasi pembangunan antara Pemerintah Kabupaten dengan Pemerintah Kampung dan Mendengarkan penyampaian perkembangan pembangunan di masing-masing kampung

“Dalam forum ini juga menjadi wadah bagi pihak kampung untuk menyampaikan kondisi, capaian, serta kendala yang ada di lapangan. Mari kita gunakan momen ini untuk berdialog secara terbuka, menyamakan persepsi, dan menyelaraskan langkah demi percepatan pembangunan di Kabupaten Deiyai,” kata Pakage lagi

Dalam sambutannya, Bupati Melkianus Mote menyampaikan sejumlah kebijakan penting dan arahan kerja yang harus dilaksanakan secara bersama-sama:

“Pertama, kami permerintah kabupaten Deiyai turut berduka cita atas meninggalnya tokoh dari 4 Kampung. Kami juga ingatkan seluruh aparat di kampung untuk selalu menjaga Kesehatan,” kata Mote

Kata Mote dirinya sudah sampaikan dari dulu untuk perhatikan Kader Posyandu dan PAUD. Dana desa mau cair. Yang mengajar PAUD harus diperhatikan, paling tidak perbulan 300 atau 250 (ribu rupiah). PAUD dan Posyandu harus masuk dalam RAB. Tahun ini harus jalan, kalau ada dana desa maka mereka harus diperhitungkan agar semangat bekerja.”

“Bantuan-bantuan tidak usah pakai proposal. Tim akan turun langsung melihat usaha di lapangan, baik kios, kopi, maupun peternakan. Ini bagian ekonomi yang harus didorong agar masyarakat mandiri dan bantuan tepat sasaran.” ujarnya

Mote juga menambahkan kepala suku yang telah dibentuk beberapa waktu lalu tersebut sah dan tidak ada sangkut paut dengan struktur pemerintahan desa. Karena, punya alur masing-masing. Yang diakui pemerintah hanya yang terpilih melalui proses difasilitasi Kesbangpol

“Isu soal saya memotong uang Desa itu tidak benar. Dana Desa dan ADD tidak ada potongan sama sekali. Jika ada pengurangan, itu kebijakan langsung dari Pusat, jadi semua diterima rata,” tegasnya

Lanjut Mote, “Sampai hari ini Pusat belum buka pemekaran secara nasional. Namun, PJ Desa yang sudah dilantik akan mempersiapkan proses pemilihan. Saya fokus pada pembangunan, bukan politik. Nanti jika pemekaran dibuka, alokasi anggaran akan dibagi ke desa baru.”

Mote menjelaskan tentang syarat pemekaran baik kampung maupun distrik, yakni jumlah penduduk minimal 500 jiwa per desa. Nanti akan ada mobil keliling untuk perekaman e-KTP. “Saat ini penduduk kita 93 ribu lebih, kalau dibagi 500 potensinya besar. Mari kita dukung peningkatan data kependudukan,” jelas Bupati Mote

Mote juga meminta kepada seluruh perangkat pemerintah kampung agar Pembangunan jalan harus berjalan, terutama ke pelosok. Ia meminta agar sampaikan ke masyarakat agar tidak ada penolakan, karena jalan ini untuk kemudahan akses kita bersama

“Sekretaris Desa harus ASN sesuai aturan, kalau belum harus diganti. Tenaga honorer yang tidak sesuai juga harus diperhatikan karena banyak pengangguran di Deiyai. Bendahara boleh non-ASN, tapi Sekretaris harus orang terpelajar dan lincah agar tidak mudah dimanipulasi,” jelas Mote

Mote juga terus meminta agar setiap aparat kampung harus mendata dengan baik jumlah rumah, janda, yatim piatu, dan masyarakat miskin agar bantuan seperti BLT tepat sasaran dan tidak ada yang terlewat

 

Admin